| MAIN MENU |
Focus and Scope Peer Review Publication Ethics Copyright Notice Open Access Policy Plagiarism Policy Editorial Boards Reviewers Author Guidelines Author(s) Fee Manuscript Template Submit Your Article Statistics
Search
1 - 29 of 29 items
LAWSUIT IN ADMINISTRATIVE COURT AFTER ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS BASED ON PERMA NO. 6 OF 2018
Abstract : 477
ENGLISH : 142
THE COMPARISON OF EVIDENCE IN STATE ADMINISTRATIVE COURT BETWEEN INDONESIA AND SOUTH KOREA
Abstract : 452
ENGLISH : 120
PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DITINJAU DARI SEGI ACCESS TO JUSTICE
Abstract : 417
PDF : 197
PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI PENYALAHGUNAAN DISKRESI ANTARA PENGADILAN TUN DAN PENGADILAN TIPIKOR / INTERCEPTION OF JUSTICE AUTHORITY OF DISCRETION ABUSE BETWEEN ADMINISTRATION COURT AND CORRUPTION COURTS
Abstract : 623
PDF : 231
DINAMIKA SIKAP PTUN TERHADAP SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH / THE DYNAMICS OF ADMINISTRATIVE COURT POSITION AGAINST REGIONAL ELECTION DISPUTE
Abstract : 420
PDF : 606
A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA: LEGAL BREAKTHROUGH OF E-COURT AND E-LEGAL PROCEEDING
Abstract : 851
ENGLISH : 760
PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA SUATU PEMIKIRAN KE ARAH PERLUASAN KOMPETENSI PASCA AMANDEMEN KEDUA UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Abstract : 502
PDF : 254
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Abstract : 991
PDF : 696
INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)
Abstract : 640
XML : 845
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Abstract : 885
PDF : 669
REFORMULASI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Abstract : 575
PDF : 1225
PROSPEK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Abstract : 419
PDF : 158
PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / EXAMINATION TO DETERMINE THE PRESENCE OR ABSENCE OF ABUSE OF AUTHORITY ACCORDING TO GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW
Abstract : 937
PDF : 356
Cumulation of Lawsuits Between Administrative Decisions and Factual Actions in Administrative Court Decisions
Abstract : 605
PDF : 303
LEGAL EXPLANATION (RESTATEMENT) OF THE CONCEPT OF GOVERNMENT ADMINISTRATIVE ACTIONS ACCORDING TO LAW NO. 30 OF 2014 CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION
Abstract : 653
PDF : 1319
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM SISTEM TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012
Abstract : 893
PDF : 377
URGENSI PEMBUATAN UNDANG-UNDANG CONTEMPT OF COURT UNTUK MENEGAKKAN MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN
Abstract : 294
PDF : 152
PEMBATASAN HAK KASASI DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENCARI KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Abstract : 372
PDF : 658
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI INDONESIA (TINJAUAN SINGKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014)
Abstract : 461
PDF : 0
Juridical Interpretation of Non-Fully Executable Judgments in The Administrative Court
Abstract : 1068
PDF : 370
DISPUTE SETTLEMENT IN THE OMBUDSMAN AND THE COURT OF LAW REGARDING COMPENSATION IN PUBLIC SERVICE DISPUTE
Abstract : 356
English : 112
The Role of Active Judges A Comparative Study of Civil Cases and Administrative Disputes
Abstract : 521
PDF : 133
1 - 29 of 29 items
