| MAIN MENU |
Focus and Scope Peer Review Publication Ethics Copyright Notice Open Access Policy Plagiarism Policy Editorial Boards Reviewers Author Guidelines Author(s) Fee Manuscript Template Submit Your Article Statistics
Search
1 - 29 of 29 items
LAWSUIT IN ADMINISTRATIVE COURT AFTER ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS BASED ON PERMA NO. 6 OF 2018
Abstract : 514
ENGLISH : 157
THE COMPARISON OF EVIDENCE IN STATE ADMINISTRATIVE COURT BETWEEN INDONESIA AND SOUTH KOREA
Abstract : 486
ENGLISH : 144
PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DITINJAU DARI SEGI ACCESS TO JUSTICE
Abstract : 461
PDF : 216
PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI PENYALAHGUNAAN DISKRESI ANTARA PENGADILAN TUN DAN PENGADILAN TIPIKOR / INTERCEPTION OF JUSTICE AUTHORITY OF DISCRETION ABUSE BETWEEN ADMINISTRATION COURT AND CORRUPTION COURTS
Abstract : 674
PDF : 263
DINAMIKA SIKAP PTUN TERHADAP SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH / THE DYNAMICS OF ADMINISTRATIVE COURT POSITION AGAINST REGIONAL ELECTION DISPUTE
Abstract : 451
PDF : 674
A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA: LEGAL BREAKTHROUGH OF E-COURT AND E-LEGAL PROCEEDING
Abstract : 934
ENGLISH : 864
PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA SUATU PEMIKIRAN KE ARAH PERLUASAN KOMPETENSI PASCA AMANDEMEN KEDUA UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Abstract : 550
PDF : 286
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Abstract : 1099
PDF : 812
INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)
Abstract : 691
XML : 965
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Abstract : 953
PDF : 724
REFORMULASI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Abstract : 632
PDF : 1433
PROSPEK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Abstract : 458
PDF : 183
PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / EXAMINATION TO DETERMINE THE PRESENCE OR ABSENCE OF ABUSE OF AUTHORITY ACCORDING TO GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW
Abstract : 1127
PDF : 393
Cumulation of Lawsuits Between Administrative Decisions and Factual Actions in Administrative Court Decisions
Abstract : 713
PDF : 349
LEGAL EXPLANATION (RESTATEMENT) OF THE CONCEPT OF GOVERNMENT ADMINISTRATIVE ACTIONS ACCORDING TO LAW NO. 30 OF 2014 CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION
Abstract : 731
PDF : 1513
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM SISTEM TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012
Abstract : 954
PDF : 449
URGENSI PEMBUATAN UNDANG-UNDANG CONTEMPT OF COURT UNTUK MENEGAKKAN MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN
Abstract : 331
PDF : 177
PEMBATASAN HAK KASASI DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENCARI KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Abstract : 417
PDF : 719
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI INDONESIA (TINJAUAN SINGKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014)
Abstract : 513
PDF : 0
Juridical Interpretation of Non-Fully Executable Judgments in The Administrative Court
Abstract : 1134
PDF : 414
DISPUTE SETTLEMENT IN THE OMBUDSMAN AND THE COURT OF LAW REGARDING COMPENSATION IN PUBLIC SERVICE DISPUTE
Abstract : 387
English : 145
The Role of Active Judges A Comparative Study of Civil Cases and Administrative Disputes
Abstract : 616
PDF : 167
1 - 29 of 29 items
